Jakarta, smsijatim - Desa tak lagi cukup dipandang sebagai objek pemberitaan. Di tengah derasnya arus informasi, desa justru dinilai perlu ditempatkan sebagai salah satu titik penting dalam menjaga keterbukaan informasi sekaligus memperkuat fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Semangat itulah yang melatarbelakangi langkah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa. Program tersebut menjadi bagian dari ikhtiar SMSI untuk mengambil peran lebih dekat dengan kehidupan masyarakat desa, sekaligus mendorong media menjalankan fungsi edukasi dan kontrol sosial secara bertanggung jawab.

Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si., menegaskan desa semestinya tidak ditempatkan sebagai entitas yang dinomorduakan. Sebaliknya, desa harus mampu menjadi garda depan sekaligus etalase negara.

Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa digelar di Jakarta pada 28 Agustus 2026. Untuk tahap awal, SMSI melibatkan lima provinsi sebagai pilot project, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

“Lima provinsi ini menjadi pilot project SMSI, namun dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi secara serentak di seluruh provinsi,” ujar Firdaus dalam sambutannya.

Pesan penting juga disampaikan Hasyim S Djoyohadikusumo yang hadir dalam agenda tersebut. Tokoh yang dikenal luas di dunia usaha nasional itu mengingatkan besarnya tanggung jawab pers di tengah kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat.

Menurut Hasyim, media tidak boleh terjebak dalam pemberitaan yang justru menyesatkan masyarakat. Informasi harus disajikan secara lengkap dengan bertumpu pada data dan fakta.

“Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,” tegas Hasyim.

Pesan tersebut menjadi relevan dengan semangat pembentukan Pokja Newsroom Jaga Desa. Sebab, dinamika pemerintahan dan pembangunan desa membutuhkan ruang informasi yang sehat, berimbang, sekaligus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat.

Ketua Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Jawa Timur, Sokip, S.H., M.H., menyatakan kesiapan jajarannya menjalankan amanah tersebut.

Menurut dia, keberadaan Pokja Newsroom Jaga Desa bukan sekadar memperbanyak pemberitaan mengenai desa. Lebih dari itu, media diharapkan dapat mengambil peran dalam mendorong keterbukaan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta memperkuat pengawasan partisipatif terhadap berbagai program pemerintah di tingkat desa.

“SMSI Jatim siap menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Kami akan membangun sinergi dengan ABPEDNAS Jatim serta institusi Kejaksaan yang ada di Jawa Timur,” kata Sokip.

Ia menjelaskan, media memiliki ruang yang luas untuk ikut membangun ekosistem informasi desa. Pers tidak hanya hadir ketika muncul persoalan atau konflik, tetapi juga perlu memberi ruang terhadap edukasi hukum, inovasi, capaian pembangunan, dan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

Dengan pendekatan tersebut, pemberitaan desa diharapkan tidak berhenti pada persoalan, tetapi juga mampu memperkenalkan berbagai potensi serta keberhasilan desa kepada masyarakat yang lebih luas.

Dalam pengukuhan tersebut, Sokip hadir bersama jajaran Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Jawa Timur, di antaranya Tarmuji, S.Pd., M.I.Kom., Yuristiarso, S.I.P., M.H., Budi Mulyono, S.H., Makin Rahmad, S.H., M.H., Makruf, S.I.P., M.I.Kom., serta Budiono Setiawan.

Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa berlangsung meriah namun tetap khidmat dan dihadiri lebih dari seratus peserta serta undangan.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan dialog nasional yang menghadirkan Prof. Dr. Achmad Riyad U.B., Ph.D., Dewan Penasehat SMSI Jawa Timur, bersama sejumlah pakar di bidang ekonomi dan perbankan.

Dialog berlangsung dinamis dengan berbagai tanggapan kritis dari peserta. Diskusi tersebut semakin menarik karena dipandu secara bernas oleh Prof. Dr. Albertus Wahyu Rudhanto, M.C., guru besar dari PTIK. Pengukuhan ini sekaligus menjadi langkah awal SMSI memperluas peran media siber hingga ke tingkat desa. Jika desa disebut sebagai garda depan pembangunan, maka arus informasinya pun membutuhkan pengawalan agar tetap berbasis data, fakta, edukasi, dan kepentingan publik. (*)